Jakarta, Dunis – Perhelatan Tanwir I Aisyiyah yang akan digelar pada 15-17 Januari 2025 di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, dipastikan akan membahas berbagai isu strategis. Salah satu fokus utama yang akan diangkat adalah kedaulatan pangan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, Salmah Orbayinah, dalam Konferensi Pers Jelang Tanwir I ‘Aisyiyah pada Selasa (14/1/25) di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, mengungkapkan bahwa kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
Salmah menekankan peran vital perempuan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia menyambut baik rencana pemerintah untuk menghentikan impor pangan dan memperkuat sektor pertanian dalam negeri.
“Perempuan memiliki peran penting dalam menggerakkan ketahanan dan kedaulatan pangan,” tegas Salmah.
Dia berharap agar program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah dapat dipenuhi dari sumber bahan pangan lokal dengan memperhatikan asupan gizi yang seimbang. Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap perempuan petani.
“Pemerintah juga harus menaruh perhatian pada perempuan petani yang banyak berkontribusi pada sektor pertanian namun belum banyak mendapatkan pengakuan identitas sehingga tidak mudah mengakses program pertanian maupun program peningkatan kapasitas,” ujar Salmah.
Perlindungan Perempuan dan Anak
Selain isu kedaulatan pangan, Tanwir I Aisyiyah juga akan diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pimpinan Pusat Aisyiyah dengan Kapolri terkait Perlindungan Perempuan dan Anak.
“Kerja sama dengan Kepolisian RI sebagai salah satu aparat penegak hukum sangatlah penting agar upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara sinergis dengan mengedepankan perspektif korban,” jelas Salmah.
Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menambahkan bahwa Tanwir kali ini juga akan membahas isu perempuan dan anak dalam perspektif Islam.
“‘Aisyiyah sebagai gerakan perempuan muslim berkemajuan, harus merespons beragam persoalan yang muncul dengan perspektif yang moderat atau wasathiyah,” jelas Tri.
Tri mencontohkan beberapa isu krusial seperti sunat perempuan, perkawinan anak, dan perceraian.
“Seperti problem sunat perempuan yang tidak dianjurkan dalam perspektif Muhammadiyah, masalah perkawinan anak yang lebih banyak kemudaratannya, hingga perceraian yang harus dilakukan di dalam persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan,” ungkapnya.
Menurut Tri, positioning Aisyiyah yang mengedepankan paham keagamaan moderat sangat penting sebagai acuan dalam merespons problem sosial secara adil di tengah maraknya paham keagamaan yang mendiskriminasi perempuan.
“Dalam konteks inilah, paham Islam wasathiyah perlu terus diinternalisasikan dan disosialisasikan termasuk melalui media,” tutup Tri
