Kita suka bingung melihat data dan fakta yang ada di depan mata kita sendiri, karena banyaknya paradok yang kita lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengusik rasa persatuan dan kesatuan serta sangat mengganggu bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mengapa hal itu bisa terjadi ? Karena di negeri ini telah terjadi kolusi diantara sang penguasa dengan sang pengusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tampak sekali lebih berpihak kepada kepentingan pemilik kapital sementara kepentingan rakyat dan orang banyak benar-benar terabaikan.
Alasan pemerintah melakukan hal demikian karena kita sebagai bangsa sedang membangun. Sebab jika mereka tidak mau melakukan investasi maka ekonomi nasional tentu akan mandeg dan tidak bisa tumbuh.
Untuk itu pemerintah melakukan berbagai hal diantaranya menyambut kehadiran mereka dengan karpet merah dengan memberi mereka konsesi lahan untuk ditambang, atau ditanami sawit dan atau untuk dijadikan kawasan perumahan, industri serta perdagangan, dan lain-lain.
Tidak cukup hanya sampai disitu, bagi kesuksesan usaha dari para pemilik kapital tersebut pemerintah dan atau oknum-oknum pemerintah yang ada tidak segan-segan memasang badan bagi melindungi mereka termasuk melindungi perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan, sehingga kita suka bertanya-tanya dalam hati memangnya negeri ini milik siapa dan kita membangun ini untuk siapa.
Karena dalam faktanya kita lihat negara sudah seperti tidak lagi bertugas melindungi rakyat dan mensejahterakan mereka tapi lebih kepada melindungi kepentingan segelintir orang yang namanya para pemilik kapital.
Akibatnya mereka dengan mudahnya merampas tanah dan hak-hak rakyat sehingga rakyat mereka buat benar-benar kehilangan kedaulatannya. Rakyat benar-bebar terlihat sangat tidak berdaya di depan duet pengusaha dan penguasa tersebut.
Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan karena bila keadaan seperti ini terus berlangsung maka kekecewaan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat tentu akan terus meningkat dan menggumpal sehingga kalau ada saja sedikit percikan api maka dia tentu akan menyala dan menyambar tumpukan-tumpukan kekecewaan yang sudah ada selama ini terutama terhadap sekelompok orang yang memang sudah banyak menikmati hasil pembangunan yang kita lakukan sejak masa orde baru hingga masa reformasi sekarang ini.
Untuk kebaikan kita semua sebagai bangsa, strategi trickle down effect yang diterapkan dalam kontek PSN harus ditinjau kembali.
Kita melihat Kasus yang terjadi di PIK 2 dan di Rempang benar-benar telah melukai dan menciderai hati kita sebagai warga bangsa karena paradigma yang dipergunakan untuk memajukan kawasan tersebut bukan lagi pembangunan untuk rakyat tapi rakyatlah yang harus dikorbankan untuk kepentingan pembangunan.
Sehingga pembangunan di daerah tersebut benar-benar bisa menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi segelintir orang yang kita sebut dengan oligark. Kasihan sekali kita dengan nasib rakyat di negeri ini karena Pancasila tidak bisa membela kepentingan mereka.
Anwar Abbas
Wakil Ketua Umum MUI