Kupang, Dunis – Institusi pendidikan yang bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah menjadi wadah besar tempat belajar murid dan aktivitas mengajar guru-guru di Indonesia. Bisa dikatakan Muhammadiyah rumah besar pendidikan di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Mendikdasmen RI, Abdul Mu’ti pada (6/12) dalam Sidang Pleno Tanwir I Muhammadiyah periode Muktamar ke-48 yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK).
Muhammadiyah dalam catatan resmi yang keluar pada 2023 miliki setidaknya 5.354 sekolah/madrasah. Sementara, data pada April 2024 mencatat ada kurang lebih 1.054.000 murid yang sekolah di Muhammadiyah.
“Di seluruh Indonesia, termasuk jumlah guru yang paling banyak mengajar di Muhammadiyah, termasuk guru yang lulus P3K,” kata Mu’ti.
Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam ini menyampaikan, dari 110.000 guru yang lulus P3K, ada lebih dari 10.000 guru Muhammadiyah yang lolos menjadi Guru P3K. Itu bukan jumlah yang sedikit.
“Jadi kalau ada komplain, guru Muhammadiyah itu habis dicabuti oleh P3K, saya kira setelah kita melihat angkanya bisa kita maklumi. Dengan jumlah sebesar itu,” imbuhnya.
Terkait dengan itu, Mu’ti menyampaikan akan ada kebijakan baru terkait dengan guru P3K. Ke depan mereka tidak hanya ditempatkan di sekolah-sekolah negeri, tapi juga akan dikembalikan ke sekolah swasta asal mereka.
Oleh karena itu, Kemendikdasmen RI meminta dukungan dari Muhammadiyah untuk merealisasikan program pendidikan bermutu untuk semua supaya bisa dijalankan. Sebab pendidikan bermutu untuk semua akan direalisasikan bergantung kualitas mutu pendidikan dan guru di Muhammadiyah.
Menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua, kata Mu’ti, dapat ditempuh tidak hanya melalui pendidikan formal saja. Tapi juga pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh komunitas maupun relawan mengajar.
Dalam konteks kerja sama dengan Muhammadiyah, menurutnya ada beberapa majelis strategis yang bisa menjalankan program itu, di antaranya adalah Lembaga Pengembangan Cabang, Ranting, dan Pembinaan Masjid (LPCRPM), termasuk juga Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM).
Menurut Mu’ti, kedua Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) di Muhammadiyah itu strategis untuk menggarap program pendidikan bermutu untuk semua khususnya di daerah 3T. Tidak harus sekolah formal, melainkan bisa melalui komunitas jemaah dan lain sebagainya.
