Jakarta, Dunis — Muhammadiyah menekankan pentingnya rekonstruksi Keindonesiaan yang bermakna untuk mengatasi tantangan sistem politik dan budaya yang semakin liberal.
Upaya ini memerlukan pendekatan moderat yang mengintegrasikan nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan bangsa ke dalam sistem politik dan perundang-undangan.
Dalam diskusi terbaru bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir, MSi, menawarkan revitalisasi dengan menata kembali hal-hal yang dianggap telah rusak.
Langkah ini juga melibatkan penyusunan naskah akademik yang didukung perguruan tinggi Muhammadiyah dan Asia, serta merujuk pada buku-buku resmi Muhammadiyah seperti Revitalisasi Visi Karakter Bangsa dan Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyadah.
“Kami ingin memastikan paradigma yang digunakan dalam naskah akademik tidak beranjak dari liberalisme menuju liberalisme lain, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai khas Muhammadiyah,” ujar Haedar pada (5/12).
Hal ini penting untuk menjaga agar pikiran Muhammadiyah tetap menjadi rujukan dalam menghadapi tantangan sistemik, baik disadari maupun tidak.
Muhammadiyah juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan rekonstruksi ini. Dengan penguatan kapasitas individu dan komunitas, nilai-nilai Pancasila dan agama dapat lebih melekat dalam pola pikir masyarakat dan sistem kenegaraan.
“Ini adalah agenda yang akan kami bawa ke berbagai forum, termasuk dialog dengan kekuatan politik, untuk menciptakan reformasi perundang-undangan yang lebih relevan dan tidak semakin liberal,” tambahnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, dengan mengedepankan nilai kebangsaan, keadilan, dan moderasi sebagai fondasi utama
