Yogyakarta, Dunis – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah Republik Indonesia. Untuk menyukseskan program ini, PP Muhammadiyah membentuk Koordinator Nasional (Kornas) Makan Bergizi Muhammadiyah (MBM). Kornas MBM ini dipimpin oleh M. Nurul Yamin, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, dengan Bendahara PP Muhammadiyah Hilman Latief sebagai penanggung jawab.
Kornas MBM didukung oleh sejumlah pimpinan Majelis, Lembaga, Biro, dan Ortom tingkat pusat, termasuk Salmah Orbayinah (Ketua Umum PP ‘Aisyiyah), Maskuri (Ketua LPP PP Muhammadiyah), Didik Suhardi (Ketua Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah), Bambang Setiaji (Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah), dan Toni Firmansyah (Ketua LP-UMKM PP Muhammadiyah) sebagai Tim Pengarah MBM.
“Kornas bertugas mengoordinasikan dan menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan makan bergizi. Nantinya, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah akan membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mengendalikan pelaksanaan teknis dan pemetaan infrastruktur di daerah,” jelas Yamin.
Setiap Korwil akan memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab mengelola pengadaan makan bergizi hingga pendistribusiannya ke sekolah atau madrasah.
Dalam Rapat Sosialisasi MBM pada Rabu (8/1/2025), Yamin menekankan pentingnya membangun ekosistem terpadu dan profesional untuk keberhasilan program ini.
“Kita bicara dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan bahan baku, dapur higienis, distribusi, hingga pengelolaan limbah. Semua aspek harus terintegrasi,” ungkapnya
Ia juga menambahkan bahwa ekosistem ini membutuhkan perencanaan matang, meliputi logistik, analisis keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pembentukan karakter siswa. “Muhammadiyah berkomitmen mendukung penuh melalui jaringan organisasi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dengan lebih dari 120 rumah sakit, 172 perguruan tinggi, ribuan sekolah, dan pesantren, Muhammadiyah siap menjadi tulang punggung pelaksanaan MBG. Selain itu, 25 kampus Muhammadiyah dengan Program Studi Gizi turut menjadi keunggulan.
“Kita juga didukung aset wakaf di sektor pertanian dan perikanan. Melalui Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) dan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU), kebutuhan bahan pangan seperti beras, sayur, dan ikan dapat terpenuhi,” tambah Yamin.
Sejumlah sekolah dan pesantren Muhammadiyah telah menerapkan program makan siang dengan model dapur berbasis sekolah. Menurut Yamin, model ini lebih efisien karena mengurangi biaya transportasi distribusi.
“Dapur berbasis sekolah terbukti efektif. Ini bisa menjadi inspirasi untuk memperluas ekosistem makan bergizi gratis di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Bersama konsep dapur umum, model ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal. “Semua sumber daya, mulai dari kelembagaan hingga komunitas, harus kita konsolidasi,” tegas Yamin.
