Yogyakarta, Dunis – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan apresiasinya terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang paling rapi dalam pengelolaan administrasi dan aset.
Hal di atas Nusron sampaikan dalam kunjungan resminya ke Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu (18/12).
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini organisasi keislaman yang terbesar, salah satu terbesar dan terapi, paling rapi di Indonesia,” ungkap Nusron Wahid saat memberikan komentar seusai pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Pertemuan ini membahas isu-isu strategis terkait pengelolaan tanah dan aset, termasuk sertifikasi tanah wakaf milik Muhammadiyah. Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan pelayanan kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah dalam pengurusan sertifikasi tanah guna untuk memenuhi kebutuhan umat dan bangsa.
“Kami berdiskusi soal peningkatan dan percepatan pelayanan kami kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah, baik dalam mengurus sertifikasi wakaf maupun sertifikasi hak atas tanah yang diberikan pemerintah,” jelas Nusron.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya pengelolaan tanah yang terintegrasi secara legal dan administratif. Haedar menjelaskan bahwa seluruh tanah dan aset milik Muhammadiyah telah terdaftar atas nama badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah.
“Alhamdulillah, saat ini kami sedang menata seluruh administrasi lahan tanah, dan seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak itu terdaftar atas nama Persyarikatan Muhammadiyah,” kata Haedar.
Kunjungan Nusron Wahid ini menjadi awal dari komunikasi yang lebih intens antara Kementerian ATR/BPN dan Muhammadiyah. Nusron mengaku telah lama ingin berdialog dengan Muhammadiyah untuk mendiskusikan isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan tanah dan tata guna lahan.
“Sudah lama kami ingin ke Kantor PP Muhammadiyah, baik di Menteng maupun di Jogja. Kami membutuhkan sharing dengan stakeholder bangsa Indonesia, salah satunya Muhammadiyah,” tuturnya.
Melalui pertemuan ini, Muhammadiyah dan Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus bersinergi dalam membangun sistem pengelolaan tanah yang lebih berkeadilan dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
