Jakarta, Dunis – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak ‘Aisyiyah untuk bersama-sama mengawal kesetaraan gender. Isu ini disebut Listyo menjadi masalah yang tidak hanya perlu diperhatikan di Indonesia tetapi juga perhatian seluruh dunia.
“Kita kawal bersama mengenai masalah kesetaraan gender yang masih harus diperjuangkan tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di dunia,” ujar Listyo dalam Tanwir I ‘Aisyiyah pada Rabu (15/1) di Jakarta.
‘Aisyiyah sendiri disebut Listyo sudah menunjukkan perannya dalam memperjuangkan eksistensi perempuan khususnya di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dari perjalanan sejarah dan perjalanan perempuan Indonesia, Nyai Ahmad Dahlan disebut Listyo menjadi salah satu pejuang kesetaraan gender sehingga peluang perempuan dan anak menjadi sama.
“Oleh karena itu kini menjadi tugas kita bersama memperjuangkan pengarusutamaan gender dan juga isu-isu perempuan dan anak,”jelasnya.
Listyo dalam kesempatan tersebut menyebutkan data angka kekerasan di Indonesia yang mencatat perempuan menjadi korban 4x lebih banyak dari korban laki-laki dan anak menjadi korban kekerasan 2x lipat lebih banyak dari korban dewasa.
Lantaran kondisi tersebut Kapolri memandang penting sinergi dengan ‘Aisyiyah baik untuk pengarusutamaan gender maupun dalam perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Kapolri mengapresiasi ‘Aisyiyah yang telah bekerja untuk isu perlindungan perempuan dengan anak antara lain melalui Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah.
Kapolri mengungkapkan bahwa saat ini telah dibentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) dari semula di level subdit di Bareskrim. Ia berharap pembentukan direktorat baru ini dapat memaksimalkan penanganan isu perempuan dan anak.
Dalam momen pembukaan Tanwir I ‘Aisyiyah ini, Kapolri Jenderal Listyo Prabowo Sigit bersama Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah melakukan penandatanganan kerjasama Perlindungan Perempuan dan Anak.
Ia berharap agar kerjasama ini dapat lebih diperluas karena Kapolri melihat kerja-kerja nyata ‘Aisyiyah di seluruh bidang kehidupan.
“MoU kita tidak terbatas pada perlindungan hukum pada kekerasan tetapi juga kerjasama di bidang sosial kesehatan, bidang pendidikan, termasuk di bidang ekonomi terutama di sektor UMKM yang diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal,” pungkasnya
